LATAR BELAKANG DAN VISI OTONOMI PENDIDIKAN DI INDONESIA
Abstract
Pemberian wewenang otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan potensi daerah masing-masing, serta masyarakat, sehingga lebih leluasa mengatur dan melaksanakan pembangunan atas prakarsa sendiri. Otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah.
Pemberian wewenang otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan potensi daerah masing-masing, serta masyarakat, sehingga lebih leluasa mengatur dan melaksanakan pembangunan atas prakarsa sendiri. Otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Busroh, Abu Daud. Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Chan, Sam M., and Tuti T. Sam. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Djunaedi, Mahfud. Rekonstruksi Pendidikan Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Hartono, Hartono. “Otonomi Pendidikan.” Potensia: Jurnal Kependidikan Islam 1, no. 1 (2015): 51–66.
Hasbullah. Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
M., Sufyarna. Kapita Selekta Manajemen Pendidikan. Bandung: CV. Alfabeta, 2004.
Marmoah, Sri. Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktek. Deepublish, 2016.
Mubin, Fatkhul, and Abd Aziz. “POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA: PERLAWANAN PESANTREN TERHADAP HEGEMONI PENDIDIKAN BARAT ERA KOLONIALISME BELANDA.” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 3, no. 1 (2020): 123–36.
Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
Mumpuni, Atikah. Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran: Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Nandika, Dodi. Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan. Jakarta: LP3ES, 2007.
Nizar, Samsul. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2007.
Putri, Sri Diana, and Hade Afriansyah. “Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Otonomi Pendidikan,” 2019.
Rahardjo, Saptjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarna: Kompas, 2010.
Ramdhan, Tri Wahyudi. “Model Pengembangan Kurikulum Multikultural.” Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 2 (2019).
Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018.
Saihu, Akhmad. “MANAJEMEN SUPERVISI AKADEMIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH.” An-Nahdhah 12, no. 1 (2019): 83–112.
Saihu, Made. “PEDIDIKAN MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ISLAM WASATHIYAH MENURUT NURCHOLISH MADJID.” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 01 (2021): 16–34.
Saihu, Saihu. “Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia.” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 1, no. 1 (2018): 1–33.
Sayketi, Moh. Rofii Adji. Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
Setiawan, M.Nur Kholis. “Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003.” Jurnal Kependidikan 2, no. 1 (2014): 73.
Shaleh, Abdul Rachman. Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi Dan Aksi. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Syaukani. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cet. IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Ubaedillah, A. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
DOI: https://doi.org/10.36671/andragogi.v4i03.342
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Abdul Rosyid, Nur Ali
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.